Undang-Undang Republuk Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTANG CIPTA KERJA

Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi

dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan

ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan

investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek

strategis nasional.

2. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang tentang Perkoperasian.

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya

disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan

 

usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

 

4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada

Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha

dan/atau kegiatannya.

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 7945.

BACA JUGA : Download UU Omnibus Law Cipta Kerja Format PDF

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan

usaha yang melakukan usaha danf atau kegiatan pada

bidang tertentu.

 

9. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan

hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

melakukan usaha danf atau kegiatan pada bidang

tertentu.

10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat

RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang

wilayah kabupatenlkota yang dilengkapi dengan

peraturan zonasi kabupaten/ kota.

1 1. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang

diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,

dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan

standar teknis Bangunan Gedung.

12. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat.

Selengkapnya Download Undang-Undang REpubluk Indonesia No 11 Tahun 2020mTentang Cipta Kerja DISINI